Wartapegawai – Berita Nasional Pemerintah

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus sempat menanggapi soal TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil. Menurutnya, hal itu bakal menjadi evaluasi pemerintah.

Presiden Ke-6 RI sekalian Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri sempat membahas soal anggota TNI yang mestinya pensiun lebih-lebih dulu jika berkeinginan berpolitik.

“Perihal statement dari Pak SBY ya, tentunya kita akan lihat undang-undang yang berlaku. Dan ada tentunya ya, pemerintah berkeinginan ada percepatan dan lain sebagainya,” tutur Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.

Dia mengatakan, pemerintah tengah menjalankan pembahasan mengenai penyesuaian undang-undang yang berlaku terkait TNI aktif yang menduduki jabatan publik sipil di pemerintahan.

“Yang jelas kita tunggu undang-undang-undang-undang yang berlaku ya, kita sesuaikan dengan undang-undang berlaku, yang tentunya tidak keluar dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” jelas ia.

Baca Juga : Kapolri Listyo Sigit Tawarkan Band Sukatani Jadi Duta Polri

“Artinya ada kebijakan, ada undang-undang, coba kita apa, sinkronasikan. Sehingga apa yang diberi tahu Pak SBY tadi dapat kita lihat. Karena tadi kita bahas tentang perubahan Undang-Undang TNI, itu kan belum,” sambungnya.

Evaluasi

Lodewijk meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut atas undang-undang yang tengah digodok, termasuk soal perubahan UU TNI hal yang demikian.

“Nanti kita akan lihat lah bagaimana tentang itu. Ya tentunya akan ada evaluasi. Model mungkin seperti Kabulog, oh apakah ia mesti sipil? Apabila umpamanya di situ ketetapannya sipil, maka yang bersangkutan mesti mengajukan pensiun dini. Nah seperti itu kan,“ ujarnya.

“Oke, katakan Pak Jenderal berkeinginan pilih berbakti di pemerintah sipil dalam nama di Bulog, atau tetap di TNI? Apabila tetap di TNI monggo. Apabila berkeinginan di Bulog, sebab ada katakan misi di situ, maka yang bersangkutan mesti pensiun dini,” Lodewijk menandaskan.

SBY Minta Demokrat Kawal Danantara dan Semua Program Prabowo

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta segala https://www.braxtonatlakenorman.com/ kader Demokrat mengawal segala program pemerintah Prabowo Subianto termasuk juga Badan Pengelolaan Investasi Tenaga Anagata Nusantara (BPI Danantara). SBY meminta Demokrat memastikan Danantara benar-benar untuk kepentingan rakyat.

“Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar segala agenda pemerintah termasuk eksistensi Danantara yang hari ini sudah diluncurkan oleh Presiden kita kawal, kita pastikan segala benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people, kepentingan segala rakyat, bukan kepentingan beberapa rakyat,” kata SBY saat pada pembukaan Kongres ke-6 Demokrat, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Sebagai partai dalam koalisi pemerintah, SBY mengingatkan pentingnya menjaga budi pekerti politik dengan cara menjaga budi pekerti atau kepentingan rakyat.

“Ini budi pekerti yang mesti kita junjung tinggi, bagi Partai Demokrat sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Sukatani mengunggah sebuah video permohonan maaf terhadap Kapolri dan institusi Polri setelah nyanyian berjudul Bayar Bayar Bayar viral.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak band punk Sukatani untuk menjadi duta Polri untuk pembetulan institusi serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang semua personel. Sigit ingin band Sukatani berkenan dijadikan duta atau juri untuk institusi Polri.

“Nanti jika band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau band duta untuk Polri terus membangun kritik demi pembetulan dan pembetulan terhadap institusi,” kata Sigit dalam keterangan resminya, Ahad, 23 Februari 2025.

Sigit kembali menegaskan komitmennya bahwa Polri tak antikritik. Korps Bhayangkara ketika ini, ucap Sigit, menerima dan terbuka dengan semua format saran dan masukan.

Baca Juga : Beberapa Tahapan Dalam Seleksi CPNS Yang Harus Di Lalui Ditahun 2025

“Ini bagian dari janji kami untuk terus beberes menjadi organisasi yang bisa betul-betul adaptif menerima pembetulan, untuk bisa menjadi organisasi modern yang terus mengerjakan perubahan dan pembetulan menjadi lebih baik,” ucap Sigit.

Sigit juga memutuskan tak pernah melarang maupun membungkam siapa saja yang menyalurkan hak kebebasan berekspresi. Dia mengatakan, di bawah kepemimpinannya, Polri menggelar beberapa kegiatan agar publik menyalurkan pendapat serta ekspresinya. Di antaranya perlombaan orasi, mural hingga stand up comedy. Sigit mengatakan, lewat kegiatan itu masyarakat dipersilakan mengritik Kapolri maupun Polri.

Dia menuturkan lembaganya raja olympus sangat terbuka akan kritik. Karena, kritik bisa menjadi bahan refleksi untuk membangun Korps Bhayangkara menjadi lebih baik serta semakin dicintai oleh masyarakat.

“Dan bagi kami kritik terhadap Polri menjadi format kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tutur Sigit.

Sebelumnya enam anggota Direktorat Reserse Siber diduga mengintimidasi personel band Sukatani karena nyanyian berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ dalam album Gelap Gempita.

Awalnya, Subbidang Pengamanan Internal Bidang Profesi dan Pengaman Polda Jateng memeriksa empat orang personel Subdit I Ditressiber Polda Jateng. Pemeriksaan juga melibatkan Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Per Sabtu malam, polisi menyebut sudah memeriksa lagi dua personel Ditressiber Polda Jateng. Dengan demikian, jumlah anggota yang diperiksa menjadi enam orang.

“Ketika ini, dua personel lain dari Ditressiber Polda Jateng sudah diperiksa, sehingga sempurna ada 6 enam personel yang dimintai keterangan,” demikian pernyataan legal Polri lewat akun X @DivpropamPolri pada Sabtu malam, 22 Februari 2025.

Pada Kamis 20 Februari 2025, Sukatani mengunggah sebuah video permohonan maaf terhadap Kapolri dan institusi Polri setelah nyanyian berjudul Bayar Bayar Bayar viral di beragam platform media sosial.

Tidak hanya itu, Sukatani juga menyatakan menarik nyanyian hal yang demikian dari sirkulasi dan meminta pengikutnya untuk menghapus karya seni hal yang demikian di platform-platform yang ada di sosial media.

Berdasarkan jadwal CPNS 2025, jaman sanggah berjalan selama tiga hari sejak Jum’at, 20 September 2025. Pada anggota ini, para peserta yang dinyatakan tidak lolos didalam seleksi administrasi CPNS mampu mengajukan sanggahan atau komplain melalui laman SSCASN kalau menjadi terdapat kekeliruan didalam pengambilan ketetapan berasal berasal dari pihak verifikator.

Peserta mampu mengajukan sanggahan bersama dengan mengisi form sanggah dan mengunggah dokumen pendukung untuk dicek kembali oleh verifikator. Dengan ada jaman sanggah ini, maka peserta yang awalannya dinyatakan tidak lolos senantiasa miliki kesempatan untuk maju ke anggota berikutnya.

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) bersama dengan tiga subtes utama yakni:

• Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk mengukur ilmu berkenaan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan terhitung ilmu lazim berkenaan Indonesia.
• Tes Intelegensia Umum (TIU) untuk engukur kapabilitas verbal, numerik, dan logika analitis.
• Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk mengukur faktor kepribadian yang dibutuhkan untuk menjadi ASN, seperti integritas, orientasi pelayanan, dan etika kerja.

Setiap pelamar harus raih nilai ambang batas (passing grade) yang sudah ditetapkan untuk melanjutkan ke anggota berikutnya. Peserta terhitung mampu menggunakan nilai SKD tahun terhadap awalannya bersama dengan melaksanakan konfirmasi pemanfaatan nilai yang slot jepang tercantum terhadap sertifikat SKD CPNS 2023 oleh peserta seleksi yang berjalan terhadap 18-28 September 2025.

2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Setelah lulus SKD, seterusnya pelamar mampu ikuti Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB menggunakan sistem CAT. SKB dirancang untuk mengukur kompetensi teknis dan ilmu khusus yang relevan bersama dengan jabatan yang dilamar. Beberapa lembaga kemungkinan menyelenggarakan tes tambahan, seperti wawancara, tes psikologi, atau tes fisik.

3. Pengumuman Kelulusan Akhir

Setelah seluruh tahapan seleksi CPNS selesai, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan lembaga berkenaan mampu menginformasikan hasil akhir. Pengumuman ini mencantumkan daftar peserta yang lulus dan berhak melanjutkan ke anggota pemberkasan. Peserta yang tidak lulus mampu memandang nilai mereka dan membandingkannya bersama dengan passing grade dan terhitung nilai tertinggi berasal berasal dari pelamar lainnya.

4. Penetapan sebagai CPNS

Setelah berkas diverifikasi dan dinyatakan lengkap, peserta yang lulus mampu menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai CPNS. Pada anggota ini, peserta CPNS 2025 mengawali jaman percobaan sebelum pas diangkat menjadi PNS, bersama dengan jaman percobaan kebanyakan berjalan selama satu tahun.